Dasar Hukum Sertifikasi Guru Tahun 2017
Dasar Hukum Sertifikasi Guru Tahun 2017 - Pelaksanaan Sertifikasi Guru merupakan salah satu wujud implementasi dari Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Tahun 2017 merupakan tahun kesebelas pelaksanaan sertifikasi guru yang telah dilaksanakan sejak tahun 2007. Perbaikan penyelenggaraan sertifikasi guru terus dilakukan dari tahun ke tahun untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Perbaikan penyelenggaraan sertifikasi guru tahun 2017 lebih ditekankan pada perubahan mekanisme penyelenggaan, sedangkan penetapan calon peserta tahun ini tetap menggunakan batas minimal hasil uji kompetensi guru (UKG) yang dilaksanakan tahun 2015 dan perangkingan dilakukan oleh sistem yang terintegrasi dengan dapodik dan dipublikasikan secara online. Perubahan mekanime pelaksanaan PLPG dilakukan melalui penyempurnaan kurikulum, antara lain memasukkan pembekalan dalam bentuk belajar mandiri di bawah bimbingan mentor ke dalam struktur kurikulum PLPG dan perubahan jumlah jam tatapmuka untuk pendalaman materi, sehingga dengan perubahan ini diharapkan diperoleh guru yang memiliki kompetensi yang tinggi sesuai dengan tuntutan guru profesional.
1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahaan atas Peraturan
Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru.
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2005 tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Pendidik.
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2008 tentang BK Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Konselor.
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2015 tentang Perubahan atas peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan Republik indonesia nomor 68 tahun 2014 tentang peran guru Teknologi informasi dan komunikasi dan guru keterampilan Komputer dan pengelolaan informasi dalam implementasi Kurikulum 2013
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2016 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2014 tentang Peran Guru Teknologi Informasi dan Komunisasi dan Guru Keterampilan Komputer dan Pengelolaan Informasi dalam Implementasi Kurikulum 2013.
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Bimbingan dan konseling.
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 160 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Kurikulum 2006 dan Kurikulum 2013.
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2016 Tentang Sertifikasi Bagi Guru Yang Diangkat Sebelum Tahun 2016.
17. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 065/P/2016 Tahun 2016 Tentang Konsorsium Sertifikasi Guru.
18. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 192/M/KPT/2017 Tahun 2017 Tentang Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertiifikasi bagi Guru Dalam Jabatan melalui Pendidikan dan Latihan Profesi Guru.
Untuk lebih lengkap sehingga informasi yang di dapat lebih dalam silahkan langsung saja untuk Bapak dan Ibu download Bukunya yang telah Admin sediakan dalam bentuk pdf pada link dibawah ini.
Download Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sertifikasi GuruTahun 2017
Dasar Hukum Sertifikasi Guru 2017
Sertifikasi bagi guru dalam jabatan sebagai upaya meningkatkan profesionalitas guru di Indonesia, diselenggarakan berdasarkan landasan hukum sebagai berikut.1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahaan atas Peraturan
Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru.
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2005 tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Pendidik.
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2008 tentang BK Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Konselor.
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2015 tentang Perubahan atas peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan Republik indonesia nomor 68 tahun 2014 tentang peran guru Teknologi informasi dan komunikasi dan guru keterampilan Komputer dan pengelolaan informasi dalam implementasi Kurikulum 2013
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2016 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2014 tentang Peran Guru Teknologi Informasi dan Komunisasi dan Guru Keterampilan Komputer dan Pengelolaan Informasi dalam Implementasi Kurikulum 2013.
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Bimbingan dan konseling.
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 160 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Kurikulum 2006 dan Kurikulum 2013.
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2016 Tentang Sertifikasi Bagi Guru Yang Diangkat Sebelum Tahun 2016.
17. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 065/P/2016 Tahun 2016 Tentang Konsorsium Sertifikasi Guru.
18. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 192/M/KPT/2017 Tahun 2017 Tentang Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertiifikasi bagi Guru Dalam Jabatan melalui Pendidikan dan Latihan Profesi Guru.
Untuk lebih lengkap sehingga informasi yang di dapat lebih dalam silahkan langsung saja untuk Bapak dan Ibu download Bukunya yang telah Admin sediakan dalam bentuk pdf pada link dibawah ini.
Download Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sertifikasi GuruTahun 2017
Belum ada Komentar untuk "Dasar Hukum Sertifikasi Guru Tahun 2017"
Posting Komentar